Perusahaan ada karena melayani konsumen. Maka, gunakan adagium tersebut untuk menentukan visi perusahaan.

Penetapan visi perusahaan berarti penetapan tujuan perusahaan. Ke mana perusahaan melaju ditetapkan oleh visi yang sudah ditetapkan dan disetujui bersama. Penetapan visi dipengaruhi beberapa hal, antara lain konsumen atau pasar yang dilayani, kemampuan perusahaan melayani pasar tersebut, dan faktor makro yang menunjang pelayanan perusahaan kepada konsumen.

Sebagai contoh, jika perusahaan menetapkan visi melayani konsumen XYZ padahal konsumen tersebut belum eksis di pasar masa kini, maka perusahaan sama saja membuang sumber daya. Mungkin manajemen memberikan alasan bahwa konsumen XYZ akan eksis di masa depan, misal dalam 10 s.d. 15 tahun. Hal tersebut diketahui dari potensi calon konsumen yang sudah ada di masa kini, namun besaran pasar masih terlalu kecil meski memiliki tren pertumbuhan sangat menjanjikan. Jika demikian, berarti perusahaan harus bersiap menabung dan membelanjakan sumber daya selama 10 s.d. 15 tahun ke depan. Hal inilah yang kini banyak dilakukan perusahaan pemula berbasis teknologi atau biasa disebut startup.

Kelebihan penetapan tujuan jangka panjang adalah penguasaan pasar. Saat para pemodal dan pelaku bisnis lainnya belum berminat melayani segmen konsumen tertentu karena masih terlalu kecil, sudah ada yang melayani hingga jangka belasan tahun secara konsisten. Perusahaan yang melayani pun telaten memahami kebutuhan konsumen sejak masa pencarian informasi hingga purna transaksi. Tak ayal, pasar saat semakin membesar hingga memberikan imbal hasil sangat menarik hanya mengingat perusahaan tersebut karena konsistensi pelayanan.

Dalam konteks dunia digital yang sedang kita jalani saat ini hingga ke daerah di pelosok Indonesia, perusahaan juga perlu menetapkan visi digital. Agar visi digital tercapai dan tereksekusi dengan baik, tentu perlu kembali mengingat dan menerapkan faktor-faktor berikut dalam perencanaan: konsumen atau pasar yang dilayani, kemampuan perusahaan melayani pasar tersebut, dan faktor kebijakan pemerintah yang memengaruhi pelayanan perusahaan kepada konsumen.

Konsumen atau pasar yang dilayani

Internet, khususnya mobile internet, telah mengubah wajah konsumen Indonesia. Ekonomi Internet Indonesia terestimasi bernilai $40 miliar per 2019. Angka tersebut sudah berlipat empat sejak 2015 dengan rerata pertumbuhan 49% per tahun. Jika angka tersebut tetap tumbuh konsisten, Indonesia tetap memertahankan prestasi sebagai pemegang ekonomi internet dengan pertumbuhan terbesar dan tercepat di Asia Tenggara dan melewati angka $130 miliar per 2025 (Southeast Asia Economy by Google, Temasek, and Bain, 2019).

Saat menelisik angka pertumbuhan ekonomi internet Indonesia, konsumen memiliki aktivitas transaksi tertinggi dalam sektor perdagangan daring (e-commerce) dan transportasi daring (ride hailing). Persaingan ketat antara pemain lokal dengan pemain asing, termasuk persaingan antarinvestor menunjukkan pasar Indonesia sangat menarik dan memiliki dampak berganda ke sektor-sektor lainnya, misal pembayaran digital (Southeast Asia Economy by Google, Temasek, and Bain, 2019).

Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, gaya hidup digital sudah merangsek jauh melewati wilayah perkotaan Indonesia. Maka dipahami jika Tokopedia sudah mencanangkan visi digital melayani konsumen daerah, misal dengan menandatangani perjanjian membangun “desa-desa digital” bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Keberadaan jaringan telekomunikasi dan internet yang mendukung perdagangan daring dan transportasi daring hingga daerah sama dengan dukungan ketersediaan layanan Pembayaran Digital. Ketersediaan layanan Pembayaran Digital seperti Go-pay, Ovo, dan LinkAja beserta berbagai mitra yang menerima pembayaran dengan fasilitasi jenama tersebut berarti mempercepat transaksi dan perputaran uang sehingga semakin menyehatkan ekonomi.

Per 2019, para pendaftar layanan dari daerah untuk Media Daring seperti Gaming, Musik, dan Video semakin banyak dengan tren positif tervalidasi Google Search. Sebagai contoh, 46% seluruh penelusuran dengan paket internet berasal dari luar wilayah perkotaan. Bahkan dalam konteks pesanan Travel Daring, meski permintaan masih didominasi konsumen wilayah perkotaan, tetapi kecepatan pertumbuhan didominasi oleh konsumen daerah.

Kemampuan perusahaan melayani pasar

Berbasis data, gaya hidup digital sudah mencapai wilayah pedesaan Indonesia. Konsumen-konsumen yang tinggal di daerah kini dapat menikmati manfaat layanan berbasis internet sepanjang mereka mampu mengaksesnya. Sebagai contoh, kini mereka mampu melakukan pembelian daring melalui Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan layanan serupa. Mereka juga dapat melakukan pemesanan tiket dan akomodasi hanya dengan ketukan-ketukan pada telepon pintar mereka tanpa perlu jauh-jauh pergi ke agen perjalanan.

Dengan penjabaran tersebut, perusahaan harus mengevaluasi diri perihal kemampuan melayani pasar sebelum menetapkan visi digital. Jika akses layanan yang dapat diberikan baru mencakup wilayah tertentu, misal Jakarta, perusahaan tidak perlu memaksakan diri melayani konsumen di wilayah lain, misal Medan.

Perusahaan sebaiknya melakukan pelayanan lebih baik kepada konsumen dengan berbagai fasilitas digital demi pencapaian visi digital. Sekedar kepemilikan situs sudah menjadi contoh sangat baik bahwa perusahaan terlihat di dunia internet. Agar visibilitas perusahaan semakin baik di dunia internet, selain memiliki situs, perusahaan dapat menunjangnya dengan kepemilikan akun-akun profesional di media social sehingga kehadiran perusahaan semakin terasa di berbagai tempat digital.

Lebih lanjut, perusahaan perlu menerapkan digital marketing dan berbagai turunannya dengan baik, antara lain content marketing, search engine optimization, search engine marketing, dan social media marketing.

Setelah keberadaan daring tercapai dengan baik, pertimbangkan pula layanan pembayaran daring. Perusahaan tidak perlu memaksakan diri membangun layanan pembayaran digital atau teknologi finansial internal karena memakan biaya pengembangan besar yang belum termasuk pengurusan izin Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan dapat bekerja sama dengan berbagai layanan teknologi finansial yang sudah eksis lebih dulu dan tentu memilih yang terbaik di mata konsumen.

Jika ada hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan konsumen bersifat luring (luar jaringan), misal pengantaran produk, pertimbangkan kerja sama dengan jasa layan antar yang sudah sangat terbiasa urusan pengantaran barang hasil transaksi daring. Umumnya, jasa layan antar tersebut sudah didukung berbagai teknologi digital yang memudahkan perusahaan mitra sekaligus konsumen.

Faktor kebijakan pemerintah yang memengaruhi pelayanan perusahaan kepada konsumen

Saat menetapkan visi digital, perusahaan perlu memikirkan faktor kebijakan pemerintah yang berkorelasi. Jangan sampai perusahaan sudah susah payah mengembangkan pasar, tetapi ternyata tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah dan berimplikasi pada terbuangnya waktu, biaya, dan tenaga yang sudah dikeluarkan.

Salah satu kebijakan yang berpengaruh terhadap penetapan visi digital adalah kebijakan navigasi sistem pembayaran nasional era digital oleh Bank Indonesia.

Cetak biru Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 oleh Bank Indonesia memiliki tujuan meregulasi inklusi ekonomi dan keuangan bagi masyarakat, termasuk segmen yang selama puluhan tahun tidak tersentuh institusi perbankan dan UMKM. Regulasi tersebut memiliki tujuan antara lain mitigasi risiko sistem pembayaran digital, misal peretasan data dan serangan siber.

SPI 2025 terdiri dari lima Visi Sistem yang diterjemahkan lebih lanjut ke dalam lima inisiatif utama dan diturunkan lagi dalam 23 kegiatan yang akan diimplementasikan secara bertahap dalam kurun waktu 2019 s.d. 2025. Bank Indonesia memiliki keyakinan bahwa SPI 2025 sanggup mendorong inovasi digital yang membuka akses 91,3 juta populasi yang tidak tersentuh layanan perbankan dan 62,9 juta UMKM pada ekonomi dan keuangan formal secara berkelanjutan (Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, Bank Indonesia).

Dari pemaparan tersebut, semakin menjadi keniscayaan bahwa jika perusahaan menetapkan visi digital, faktor sistem pembayaran digital wajib menjadi pertimbangan.

Depok, 3 Februari 2020

(Andika Priyandana)

Catatan: Versi tersunting artikel ini telah dimuat di Majalah Marketing edisi Maret 2020