Ingin ekonomi Indonesia tumbuh positif, mampu menjaga tren positif dua tahun terakhir, dan memenuhi ambisi pemerintah? Pastikan industri logistik kita maju!

“Nampaknya perekonomian Indonesia sudah bottoming out (red: mencapai titik terbawah dari situasi dan kembali naik) di tahun 2016 dan akan membaik di tahun 2017,” ujar Adrian Panggabean, Chief Economist CIMB Niaga. Lebih lanjut Adrian menyampaikan, “Sepertinya di tahun 2017, pertumbuhan ekonomi Indonesia ada di kisaran 5,1 persen.”

Dengan ramalan pertumbuhan tersebut, Adrian melihat bahwa lima hingga enam sektor mampu mengambil porsi pertumbuhan 66 s.d. 70 persen. Keenam sektor tersebut adalah sektor manufaktur, sektor informatika dan komunikasi, sektor finansial dan asuransi, sektor perdagangan besar dan ritel, sektor konstruksi, serta sektor transportasi dan logistik.

Khusus sektor transportasi dan logistik, Adrian memperkirakan sektor tersebut mampu memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar enam hingga tujuh persen. Adrian juga melihat bahwa sektor transportasi dan logistik adalah sektor yang menarik karena mampu tetap berjalan dan tumbuh meski ekonomi melambat. Adrian berkata, “Sebagai contoh, lihat saja saat ekonomi cuma 4,9 s.d 5 persen tetapi yang namanya pesawat tetap penuh. Mobilitas penduduk dan barang adalah keniscayaan sehingga pertumbuhan sektor ini tetap jalan.”

Penuturan Adrian memberikan gambaran potensi sekaligus daya tahan industri logistik dan transportasi di berbagai situasi dan kondisi ekonomi. Maka bagi kita yang sedang memikirkan kesempatan berbisnis dan berinvestasi di 2017, industri yang berkorelasi erat dengan rantai pasokan dan logistik sangat pantas menjadi pilihan kita.

Agar kita mendapatkan gambaran lebih jelas dan tajam mengenai potensi bisnis dan potensi investasi dunia rantai pasokan, penulis mewawancarai Setijadi Adjhari, Chairman Supply Chain Indonesia dan Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI).

Pahit manis dan prospek dunia logistik Indonesia

Laporan Indonesia 2016 – OECD Economic Survey Interview menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan perbaikan kerangka kebijakan secara progresif, termasuk di dalamnya adalah adanya paket-paket kebiijakan yang berhubungan dengan dunia rantai pasokan. Namun kenyataan lapangan belum semulus harapan pemerintah.

Blog Andika Priyandana – Setijadi – Chairman Supply Chain Indonesia

Setijadi, Chairman Supply Chain Indonesia, menyatakan, “Dua masalah utama dalam bidang logistik Indonesia adalah masalah infrastruktur dan regulasi, sehingga perbaikan dalam kedua hal tersebut akan berdampak signifikan. Namun, terkait dengan regulasi, seringkali terjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dalam logistik menjadi lebih sulit karena logistik yang bersifat multisektoral dengan melibatkan beberapa kementerian dan lembaga terkait. Secara kewilayahan, logistik mencakup kewenangan pemerintah pusat, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antarpemerintah daerah.”

Selain masalah infrastruktur, regulasi, dan implementasi regulasi di lapangan, patut menjadi catatan bahwa masalah logistik Indonesia tidak berhenti di sini. Indonesia memiliki masalah kompleks konektivitas dari sisi bentang alam yang didominasi lautan dan kepulauan.

Pemerintah sebenarnya menyadari hal tersebut dan karenanya, Setijadi menyampaikan bahwa pengembangan konektivitas menjadi salah satu program utama Pemerintahan Presiden Jokowi yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur. Infrastruktur menjadi salah satu penyebab inefiesiensi logistik, baik terkait dengan ketersediaan dan penyebarannya, maupun kapasitas yang berdampak terhadap ekonomi skala (economies of scale) yang dapat dicapai.

Setijadi berpandangan bahwa pengembangan konektivitas merupakan program yang bersifat strategis, sehingga perlu perencanaan dalam bentuk rencana induk yang bersifat komprehensif, terstruktur, dan terintegrasi. Hal ini diperlukan sebagai acuan bagi kementerian/lembaga terkait, maupun bagi para pelaku usaha dan PJL sebagai pengguna infrastruktur.

Kompleksitas masalah rantai pasokan Indonesia turut terdeskripsikan parameter-parameter yang berlaku internasional, antara lain Logistics Performance Index (LPI) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia secara berkala berdasarkan hasil survei kepada para profesional logistik di negara-negara wilayah operasinya.

LPI menggunakan enam dimensi, yaitu: efisiensi customs & border management clearance, kualitas infrastruktur perdagangan dan transportasi, kemudahan pengaturan pengiriman, kompetensi dan kualitas jasa logistik, kemampuan melakukan tracking & tracing, dan frekuensi pengiriman tepat waktu.

Berdasarkan laporan LPI tahun 2016, peringkat Indonesia turun dari peringkat 53 dengan skor 3,08 (tahun 2014) menjadi 63 dengan skor 2,98 (tahun 2016). Penurunan skor LPI Indonesia terjadi pada hampir semua dimensi, kecuali international shipment dan tracking & tracing.

Dari enam dimensi LPI Indonesia 2016, tiga dimensi (kompetensi dan kualitas jasa logistik, tracking & tracing, dan timeliness) mempunyai skor di atas 3 dan tiga dimensi lainnya (customs, infrastruktur, dan pengiriman internasional) di bawah 3.

Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi keempat. Peringkat tertinggi adalah Singapore (peringkat 5), diikuti Malaysia (32), Thailand (45), Indonesia (63), Vietnam (64), Brunei Darussalam (70), Philippines (71), Cambodia (73), Myanmar (113), dan Lao PDR (152).

Selain parameter LPI, Setijadi bertutur, “Parameter lain umum rantai pasokan dapat dilihat dari aspek logistik, yaitu efisiensi waktu dan biaya. Efisiensi biaya logistik Indonesia masih rendah. Sebagai contoh, biaya pengangkutan komoditas ikan dari Ambon ke Surabaya rata-rata Rp 1.800/kg, sedangkan dari China ke Surabaya rata-rata hanya Rp 700/kg. Biaya pengiriman daging sapi ke Jakarta dari NTT sekitar Rp 3.000/kg, sedangkan dari Australia hanya sekitar Rp 700/kg.”

Di balik segala permasalahan yang ada dalam industri logistik Indonesia, tentu saja ada kesempatan-kesempatan yang menunggu untuk disergap oleh mata para pelaku bisnis yang jeli. Yukki Nugrahawan Hanafi, Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) bahkan dengan percaya diri menyatakan, “Logistik selalu menarik di mata saya. Di mana ada orang, di mana ada barang, logistik selalu berjalan dan tumbuh.”

Yukki Nugrahawan Hanafi – Ketua Umum DPP ALFI – foto: Lilyanti

Yukki melanjutkan penuturannya mengenai prospek bisnis logistik di Indonesia, “Indonesia akan selalu seksi di mata para pengusaha dan pebisnis. Bahkan di mata pebisnis asing, Indonesia sangat menarik Karena jumlah penduduknya yang terbesar di Asia Tenggara, jumlah kelas menengahnya terus tumbuh dan tentunya yang terbesar di Asia Tenggara. Dengan jumlah penduduk 240 juta orang, semua butuh makan, semua butuh barang, dan untuk memenuhi semua kebutuhan tersebut diperlukan keberadaan logistik.”

Maka berbasis data tersebut, Yukki meyakini bahwa prospek bisnis logistik dan turunannya di Indonesia, antara lain ekspedisi, kurir, fulfilment, dan pergudangan tetap sangat menarik di 2017. Namun agar menuai keberhasilan dalam berbisnis logistik, Yukki melihat perlu adanya spesialisasi.

Kenyataannya, negara kita bukan negara adikuasa dan mampu menguasai segalanya. Sebagai contoh, lihat Thailand yang memosisikan dirinya sebagai penghubung perdagangan daring, Viet Nam yang menjadikan dirinya sebagai pusat tekstil ASEAN, atau Thailand dan Malaysia yang membuat posisi merek sebagai pusat produk halal.

Padahal realitasnya di ASEAN, pengguna internet terbesar ada di Indonesia, volume perdagangan daring terbesar ada di Indonesia, pengguna produk-produk turunan tekstil terbesar ada di Indonesia, jumlah penduduk beragama Islam terbesar ada di Indonesia. Yukki pun mengajukan pertanyaan retoris, “Kenapa pusat produk-produk logistik tersebut ada di negara tetangga, bukan di kita? Di Indonesia?”

Menurut Yukki, pemerintah dan para pelaku bisnis logistik harus mampu menemukan keunggulannya dan menjadikan keunggulan tersebut sebagai diferensiasi utama di pasar.

Kemudian, saat melihat gambaran lebih luas, logistik harus dikerjakan berbasis desain dan tidak bisa sekedar memikirkan darat saja, laut saja, atau udara saja, Karena logistik sangat berkorelasi dengan rantai pasokan. Jangan sampai biaya pengiriman suatu komoditi dari kota sebelah malah lebih mahal dari provinsi sebelah dikarenakan buruknya jaringan logistik yang menghubungkan dengan kota sebelah.

Agar hal-hal tersebut dapat tercapai, Yukki berpendapat, “Agar dapat menjalankan semua ini, sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting. Apalagi kita sekarang sudah hidup dalam komunitas dunia dan dibutuhkan sumber daya manusia berkualitas untuk memastikan pelaksanaan logistik yang efektif dan efisien. Melalui sumber daya manusia berkualitas pula, kita dapat menemukan keunggulan-keunggulan kita dan menjadikan keunggulan tersebut sebagai pembeda yang menarik di pasar. Jikalau kita belum cukup kuat menguasai pasar ekspor, kita kuasai pasar lokal karena besarannya pun sangat menarik.”

Sebagai penutup, Yukki berharap agar para pelaku bisnis logistik dan pihak-pihak yang tertarik dengan kemajuan industri logistik di Indonesia menetapkan skala prioritas masalah dan mengesampingkan hal-hal yang tidak substansial, misalnya mengurus dwelling time. Dwelling time kenyataannya tidak menyumbang devisa dan berurusan dengan impor.

Istilah dwelling time pun awalnya berbeda dengan pemahaman internasional. Karenanya, Yukki mengajak semua pihak yang terlibat dalam bisnis logistik untuk sekali lagi duduk bersama dan merumuskan bersama desain besar industri logistik di Indonesia, mengimplementasikannya, dan mengawal proses implementasi tersebut agar dijalankan secara efektif dan efisien. Karena jika industri logistik Indonesia maju dan berjalan efektif serta efisien, semua pihak juga sama-sama menikmati madunya.

Jakarta, 26 November 2016
(Andika Priyandana)
Catatan: Versi tersunting artikel ini telah dimuat di Majalah Marketing edisi Desember 2016.