Mampukah teknologi mereformasi dan merevolusi layanan publik Indonesia ke arah yang lebih baik?

Pemerintah mana pun, dalam pelayanan publik, sedang mencoba melakukan transisi menjauh dari model tertutup, atas ke bawah, birokratis, dan transaksi di atas kertas, menuju daring dan pelayanan digital terintegrasi yang memungkinkan interaksi bentuk baru tercipta antara pemerintah dan negara.

Memang, potensi manfaat yang bisa diperoleh melalui digitalisasi sangat besar. Tetapi untuk mewujudkannya, pemerintah bersama segenap masyarakat harus mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan usaha-usaha pemanfaatan teknologi oleh pemerintah bagaikan mendirikan bangunan di atas pasir.

Bisa jadi hal tersebut menjadi alasan pemerintah, dalam hal ini Kantor Staf Presiden (KSP), memfasilitasi inisiatif Code4Nation untuk mengadakan Hackathon Merdeka. Hackathon Merdeka ditujukan sebagai salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi untuk memecahkan berbagai permasalahan bangsa Indonesia.

Permasalahan Bangsa Indonesia

Salah satu contoh permasalahan tersebut adalah pola distribusi pangan Indonesia, antara lain beras, gula, dan daging. Sebagaimana diketahui oleh kita yang memperhatikan kompleksitas alur logistik di Indonesia, pola distribusi beras, gula, dan daging tidak memiliki data yang akurat dan terbarukan di tiap titik distribusi. Akibatnya, indikator harga yang sebenarnya relatif terkontrol saat baru lepas dari petani menjadi liar saat memasuki titik-titik distribusi berikutnya.

Lalu, banyaknya titik-titik distribusi dan lemahnya data mengakibatkan BULOG mengalami kesulitan mengetahui titik manakah yang paling tepat untuk diberikan subsidi. Akhirnya, harga pangan yang tidak terkontrol berpengaruh kepada masyarakat.

Selain masalah komoditas pangan, Indonesia masih memiliki segudang masalah lainnya. Salah satunya adalah data kependudukan yang terdiri dari berbagai jenis, contohnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, data warga miskin, data anak putus sekolah, data pelanggar lalu lintas, data paspor, BPJS, hingga data penipu, pemerkosa, pelaku pedofilia, dan pelaku kriminal lainnya.

Data kependudukan sejatinya adalah basis penting yang validitas datanya wajib tinggi dan harus dimiliki pemerintah agar akar penetapan kebijakan dan pelayanan publik kepada masyarakat menjadi kuat.

Merdeka melalui teknologi

Keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi tentunya dapat membantu memecahkan permasalahan nasional. Contoh-contoh kesuksesan penerapan teknologi informasi di Indonesia sudah dapat dilihat, misalnya kawalpemilu.org, kawalpemilukada.org, kawalmenteri.org, dan masih banyak lagi.

Dapat dikatakan, inilah saatnya pemerintah memberikan pelayanan publik yang terbuka dan terdigitalisasi. Titik kritis telah terlihat saat kebutuhan warga negara akan kecepatan dan transparansi pelayanan publik bertemu dengan meningkatnya hasrat dalam sektor publik untuk memberikan pelayanan dengan cara yang lebih inovatif.

Laju yang mulus dari titik temu tersebut dapat dimungkinkan melalui teknologi terbuka; keterlibatan rakyat secara umum, sektor bisnis, dan sektor sosial yang beragam; dan praktik penghantaran pelayanan yang fleksibel untuk menunjukkan kemajuan yang bermanfaat, khususnya di masa-masa awal daur hidup proyek pemerintah.

Melalui teknologi pula, pemerintah dapat memberi pelayanan publik dengan biaya yang lebih murah, lebih mudah diakses dan digunakan masyarakat, selalu aktif, bergerak, terbuka, serta dapat diberdayakan secara optimal.

Ini baru permulaan

Indonesia kini memiliki lebih dari 250 juta penduduk. Angka masif yang mengharuskan pemerintah memiliki pemahaman big data, berbagi data, dan penggunaan teknologi untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan para pengguna layanan publik. Melalui pemahaman tersebut, kita dapat mendesentralisasikan pengeluaran pemerintah untuk pengadaan rumah, menekan angka kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan berbagai hal lainnya pada level yang pantas.

Inilah saatnya pemerintah membawa dirinya ke generasi berikut. Generasi baru tanpa ada batasan-batasan yang dimiliki pemerintah dengan model tertutup, atas ke bawah, dan birokratis. Bisa dikatakan, inilah era pelayanan publik dalam konsep “Pemerintah sebagai Platform”. Sebuah konsep yang mengimajinasi ulang interaksi pemerintah dengan warganya, interaksi antarwarga negara, dan interaksi warga dengan pemerintah.

Pemerintah sebagai platform harus dilakukan dalam skala luas, dikendalikan oleh pemberdayaan optimal teknologi informasi untuk memecahkan masalah kompleks yang terakumulasi di tingkat desa, kota, provinsi, negara, dan internasional. Melalui platform teknologi, pemerintah memosisikan dirinya sebagai pengelola tempat terjadinya interaksi dan pertukaran informasi, barang, dan jasa antarwarga.

Perdebatan mungkin terjadi

Layar yang telah terkembang di lautan belum tentu melaju mulus. Hujan, bahkan badai, serta hambatan lainnya akan mengganggu perjalanan. Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik sudah mengganggu banyak pihak, khususnya yang sudah dimanjakan dan dininabobokan oleh praktik kartel dan monopoli.

Debat juga mungkin terjadi karena ketidaksiapan mempraktikkan teknologi informasi dalam skala luas dan jika dipaksakan, malah mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan publik yang sudah berjalan.

Sebenarnya keberadaan hal-hal tersebut menunjukkan makin pentingnya keberadaan teknologi informasi. Adanya perdebatan yang jujur dalam hal-hal prinsip demi tercapainya musyawarah untuk mufakat perlu eksis. Melaluinya, kita dapat mempelajari dan mengetahui faktor-faktor yang berpotensi menggagalkan eksekusi. Maka, mari kita bekerja bersama untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pelayanan publik, berbekal pengetahuan, sumber daya, dan pengalaman yang kita miliki untuk mengakselerasi pemerintah sebagai platform di Indonesia.

Jakarta, 18 September 2015

(Andika Priyandana; dari berbagai sumber)

Catatan: Versi tersunting artikel ini telah dimuat di Majalah Marketing edisi Oktober 2015