Hak Perokok dan Hak Merokok

Sebagai seorang perokok tentu saja memiliki kebutuhan dan hak individu untuk merokok.  Iya dong.

Merek rokok internasional, merek rokok lokal, perokok, merokok, pabrik rokok, kantor perusahaan rokok, hingga pengalaman kerja di perusahaan rokok adalah bagian dari hidup saya. Saya tidak akan menafikan latar belakang almarhum ayah kandung saya sebagai salah satu mantan petinggi di perusahaan rokok internasional. Saya juga menghargai pengalaman kerja di perusahaan rokok meski sebentar. Semua pengalaman tersebut sudah menjadi bagian dari hidup saya yang berharga.

Maka, agak aneh bagi saya membuat tulisan ini. Namun melihat keadaan di sekitar yang menunjukkan masih masifnya tindakan merokok yang melanggar etika dan peraturan pemerintah yang berlaku, serta diperkuat dengan posisi saya saat ini sebagai ayah dengan seorang anak memutuskan saya tetap lanjut menulis.

Perilaku perokok dan tindakan merokok di sekitar kita

Para perokok di Indonesia dalam pandangan saya, adalah contoh golongan yang sebagian besar pelakunya memiliki sifat sangat egois, terlepas dari latar belakang ekonomi, pendidikan, jabatan, maupun umur. Mulai dari yang kere hingga yang tajir, pendidikan rendah hingga pendidikan tinggi yang pasca sarjana, pekerja kasar hingga direktur, muda hingga tua, saya menyaksikan langsung banyak di antara mereka melakukan tindakan-tindakan berikut:

  • Merokok tanpa mengindahkan keberadaan perokok pasif di sekitarnya;
  • Merokok tanpa menghargai keberadaan ibu hamil, ibu dengan bayi, dan ibu dengan anak kecil yang ada di sekitarnya;
  • Merokok di luar ruangan khusus merokok;
  • Merokok di dalam kawasan dilarang merokok;
  • Merokok dalam jarak yang sangat dekat dengan papan atau penanda larangan merokok;
  • Membuang sembarangan puntung rokok , antara lain ke dalam got, jalan raya, jalan tol, halaman pertokoan, halaman restoran, dan di samping tong sampah.
  • Dst.

Sedangkan istri saya, baik saat masih hamil maupun sudah melahirkan dan saat sedang jalan-jalan sambil membawa anak, pernah mengalami hal-hal buruk berikut yang berhubungan dengan perokok:

  • Para perokok yang memulai tindakan merokok di dekatnya tanpa peduli dengan keadaannya yang terlihat jelas sedang hamil;
  • Para perokok yang memulai tindakan merokok di dekatnya tanpa peduli dengan keadaannya yang sedang membawa bayi;

Catatan: Para perokok tersebut tetap cuek melanjutkan aksinya meski istri saya sudah menegur halus. Akhirnya, dia memutuskan menjauhi mereka.

Tentu saja ada perokok yang tidak melakukan hal-hal yang saya sebutkan di atas. Mereka menyadari bahwa hak individu mereka sebagai perokok berbenturan dengan hak individu dan hak asasi orang lain. Mereka mematuhi peraturan-peraturan yang berkenaan dengan rokok dan merokok. Sayangnya, golongan perokok ini, sepanjang pengetahuan saya, masuk dalam golongan minoritas.

Peraturan yang berhubungan dengan merokok

Tindakan-tindakan para perokok tersebut secara nyata menunjukkan masih tumpulnya implementasi peraturan yang berhubungan dengan merokok di Indonesia. Contoh peraturan yang implementasinya masih tumpul tersebut adalah Pergub (Peraturan Gubernur) No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok yang telah diubah dengan Pergub DKI Jakarta N0. 88 Tahun 2010 (“Pergub 88”).

Mengutip dari Hukumonline.com, dalam Pasal 18 Pergub 88 disebutkan bahwa tempat atau ruangan merokok harus terpisah, di luar dari gedung serta letaknya jauh dari pintu keluar gedung. Selain itu, Pergub ini juga mengatur sanksi sebagai berikut (Pasal 27 Pergub 88):

“Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Dilarang Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila terbukti tidak memiliki komitmen, tidak membuat penandaan, tidak melakukan pengawasan kawasan dilarang merokok di kawasan kerjanya dan membiarkan orang merokok di Kawasan Dilarang Merokok, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

a. peringatan tertulis;

b. penyebutan nama tempat kegiatan atau usaha secara terbuka kepada publik melalui media massa;

c. penghentian sementara kegiatan atau usaha; dan

d. pencabutan izin.”

Selain itu, ada juga sanksi yang diatur dalam Pasal 41 ayat (2) jo Pasal 13 ayat (1) Perda DKI Jakarta No. 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yakni, setiap orang yang merokok di kawasan dilarang merokok diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan informasi tersebut, telah tertera sanksi bagi para pelanggar kawasan dilarang merokok, bagi orang-orang yang merokok, termasuk para pimpinan dan pihak yang menjadi penanggung jawab kawasan dilarang merokok.

Sayangnya, seperti yang saya sebutkan tadi, peraturan ini masih tumpul dalam implementasi. Hingga hari ini, Sabtu, 29 Agustus 2015, saya masih bisa mencium bau asap rokok menguar kuat dari restoran dan kafe dalam ruangan di salah satu mal yang terletak di wilayah Pondok Indah.

Semasa Peraturan Gubernur tersebut berlaku, saya menyaksikan para perokok yang merokok, antara lain di dalam gedung (antara lain restoran dan kafe yang merokok dalam kawasan khusus merokok imajiner), di dekat pintu keluar gedung di mal yang ada di wilayah Cilandak, di dekat pintu keluar gedung perkantoran, mal di wilayah Semanggi, dan mal di wilayah dekat Bundaran HI.

Selain tempat-tempat yang dikelola swasta, saya juga melihat para perokok yang merokok di dalam gedung kementerian (padahal pemimpinnya tegas melarang) hingga Bandar Udara Soekarno Hatta. Khusus untuk Bandara Soekarno Hatta, saya menyertakan foto para perokok yang sedang asyik merokok di bawah papan larangan merokok yang berdekatan dengan ruang tunggu keberangkatan dalam negeri.

Perokok merokok di kawasan tanpa asap rokok Bandara Soekarno Hatta.

Perokok merokok di kawasan tanpa asap rokok Bandara Soekarno Hatta.

Catatan penutup

Saya bukan perokok. Saya pernah mencoba merokok tapi gagal, antara lain karena ditampar almarhum ayah saya. Saya juga sudah terbiasa menjadi perokok pasif, baik di luar ruangan maupun di dalam gedung saat bersebelahan dengan ruangan merokok imajiner. Untuk pribadi, saya cenderung memilih bersikap diam.

Namun, saya antipati dengan para perokok egois, pemilik tempat usaha, pengelola pusat keramaian, dan pengelola tempat publik yang lebih memberikan keistimewaan bagi para perokok dibandingkan dengan para  ibu hamil dan ibu yang membawa bayi serta anak-anak.

Menjadi seorang perokok dan merokok memang hak individu. Sebuah hak yang otomatis terbatas dan harus dibatasi saat berbenturan dengan hak individu dan hak asasi orang lain. Hargailah ruang publik dan hak para perokok pasif, khususnya para ibu, bayi, anak-anak, dan mereka yang terganggu kepulan asap rokok.

Jakarta, 29 Agustus 2015

Andika Priyandana

Iklan

2 thoughts on “Hak Perokok dan Hak Merokok

  1. Secara kontekstual memang seperti itu. Masalah ini sangat berhubungan satu sama lain. Sampai-sampai susah memberantas dari mana.

    Saya sangsi dengan aturan yang ditetapkan pemerintah. Menilik dari segi budaya, rokok akan berlangsung terus menerus. Lingkungan punya prosentase 60% dalam keberlangsungan kebiasaan merokok.

    Kita tahu rokok penyumbang dana terbesar untuk pemerintah. Jika pemerintah memang serius, tentu pelan-pelan menghapus/melarang operasional pabrik rokok.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s