Agar mendapat sentimen positif, perlu ada koreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2015 dari 5.7% ke 5.3% – 5.5%. Beranikah pemerintah melakukannya?

Berbicara mengenai keadaan perekonomian Indonesia saat ini bagaikan hidup di dalam gelas kaca. Semua perilaku, perkataan, perbuatan para pejabat negara, pengamat bisnis, dan pelaku ekonomi dengan segera diperhatikan khalayak. Kejadian-kejadian yang berhubungan dengan keadaan ekonomi di Indonesia dapat dengan mudah diketahui oleh dunia. Karenanya menjadi suatu kepatutan untuk selalu berhati-hati dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku agar dampak negatif yang mungkin timbul dapat ditekan seminimal mungkin.

Kondisi ekonomi Indonesia 2015, khususnya kuartal I telah mengonfirmasi secara resmi berbagai kasak-kusuk yang menggambarkan tentang ekonomi Indonesia yang melemah di berbagai sektor. Badan Pusat Statistik (2015) dalam pernyataannya serta laporan resmi yang dapat dilihat di situs bps.go.id menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada triwulan I-2015 hanya 4.71 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian pada triwulan IV-2014 yang sebesar 5.02%.

 

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang melambat tersebut patut menjadi perhatian dan kewaspadaan kita semua. Jika kita perhatikan pada tabel pertumbuhan PDB, tren perlambatan pertumbuhan GDP sudah terjadi sejak kuartal I-2011. Tren penurunan tersebut terus berlangsung hingga mencapai titik terendahnya pada kuartal I-2015. Sudah dapat dipastikan bahwa angka 4.71% adalah angka pertumbuhan PDB terendah dalam lima setengah tahun terakhir.

Lalu, bagaimana kita, khususnya para pelaku bisnis dan pemasar harus menyikapi hal ini? Untuk mendapatkan tulisan dan masukan yang profesional tentang ekonomi Indonesia, selain menelusuri sumber dan data kredibel, kami mewawancara Ryan Kiryanto, Pengamat Ekonomi dan Vice President Chief Economist di Strategic Planning Division BNI.

Pemerintah perlu koreksi target pertumbuhan

Berdasarkan data yang diperoleh mengenai kondisi ekonomi Indonesia 2015, khususnya di kuartal I, Ryan Kiryanto dengan tegas menyampaikan, “Proyeksi pertumbuhan ekonomi 5.7% menurut pemerintah, itu angka yang ambisius.”

Ryan menyatakan bahwa angka tersebut ambisius saat melihat kondisi internal dan eksternal yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Saat melihat kondisi internal, pemerintah sudah memperlihatkan kecepatan belanja yang melambat, adanya waktu jeda yang lama hingga berbulan-bulan saat mengurus tender, masalah nomenklatur kementerian, termasuk konflik politik KMP – KIH yang menyebabkan terlambatnya pengesahan APBNP 2015 hingga Februari 2015.

Khusus berbicara mengenai pengurusan nomenklatur kementerian, efeknya telah terasa dengan adanya sekitar 10 kementerian yang belum bekerja dikarenakan ketiadaan dana dan belum disetujuinya nomenklatur yang baru oleh Kemenkumham.

Sedangkan ditilik dari kondisi eksternal, IMF (International Monetary Fund), Bank Dunia, dan ADB (Asian Development Bank) telah mengoreksi pertumbuhan ekonomi dunia dari 4% ke 3.5%. Penetapan angka menjadi 3.5% dikarenakan pelemahan pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan China, Jepang, dan Uni Eropa.

Meski perekonomian Amerika Serikat sedang membaik, bagaimana pun perekonomiannya telah terkoneksi dalam jejaring dunia sehingga tidak bisa asal bertindak. Inilah yang menjadi penyebab Janet Yellen (Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat (The Fed)) menunda kenaikan suku bunga untuk menghindari penguatan mata uang USD yang terlalu kuat. Karena jika Super Dollar terjadi, ekspor Amerika Serikat dipastikan mengalami penurunan.

Maka, alangkah bijaknya saat melihat kondisi eksternal dan internal tersebut, pemerintah berani melakukan koreksi target pertumbuhan ekonomi 2015 dari 5.7% menjadi 5.3 – 5.5%. Ryan menyatakan jika pemerintah berani melakukan hal tersebut, pemerintah justru akan mendapatkan apresiasi dari para pelaku pasar dan pengamat ekonomi.

Ryan menambahkan bahwa Bank BNI sendiri telah melakukan koreksi pertumbuhan ke kisaran 5.2 – 5.4% setelah melihat indeks kepercayaan konsumen, indeks bisnis, dan berbagai parameter lainnya yang terus menunjukkan tren melemah. Angka 5.2 – 5.4% bagi Ryan adalah target yang wajar, rasional, dan moderat jika melihat keadaan perekonomian Indonesia saat ini.

Selain melakukan koreksi target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015, pemerintah juga perlu segera melakukan akselerasi penyerapan anggaran di kementerian, khususnya kementerian-kementerian yang terkena imbas nomenklatur. Akselerasi ini diyakini Ryan tidak ada masalah karena pemerintah memiliki anggaran 1994 trilyun yang 290 trilyun dari anggaran tersebut telah dialokasikan untuk keperluan infrastruktur.

Melalui belanja pemerintah yang terakselerasi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan segera naik, sentimen positif di pasar tercipta, dan ekspansi sektor riil terjadi secara masif. Efek lanjutannya adalah kembali bergairahnya sektor perbankan yang sedang lesu saat ini sehingga penyaluran kredit pun kembali meningkat.

Dengan melakukan revisi target pertumbuhan, berarti pemerintah juga perlu melakukan revisi target-target pembangunan infrastruktur, misalnya jalan dan perumahan yang sama-sama ambisius. Karena sudah bisa dipastikan bahwa target-target 2015 tersebut tidak akan bisa direalisasikan karena terlalu terlambat. Kemudian, pemerintah perlu pula merevisi target pendapatan melalui pajak yang ditetapkan naik sebesar 39%, angka yang sangat ambisius.

Revisi penerimaan pajak tersebut perlu dilakukan mengingat realisasi penerimaan pajak kuartal I 2015 (Januari – Maret) yang baru mencapai 15.32% dari target total. Realisasi tersebut pun menunjukkan penurunan 5.63% dibandingkan dengan kuartal I 2014. Jika kita kembali ke angka 39% tersebut, patut dipahami pula bahwa dalam perhitungan empiris negara mana pun, tidak ada target kenaikan yang melebihi angka 20%, tutur Ryan.

Ryan lebih lanjut menambahkan,”Kalau memaksakan (target kenaikan pendapatan pajak 39%), kebijakan pajak yang muncul sangat mungkin tidak pro ekonomi, pro pasar, dan pro bisnis,”

Maka, menurut Ryan, sebaiknya pemerintah berbesar hati menurunkan target kenaikan pendapatan pajak hingga ke kisaran 15% saat melihat keadaan perekomian Indonesia saat ini yang sedang melemah. Kalau pemerintah tetap memaksakan angka 39% tersebut, ada indikasi bahwa pasar akan menghukum pemerintah.

Indikasi-indikasi yang sudah terlihat antara lain terpangkasnya indeks harga saham gabungan sebesar 432 poin (7.8%) dari 5.518,675 pada 31 Maret 2015 menjadi 5.086,425 pada 30 April 2015. Pelemahan ini sedikit banyak berpengaruh pada kinerja pasar saham Indonesia yang tenggelam masuk hingga di posisi terburuk kelima dari bawah. Posisi Indonesia hanya mengungguli Kolombia, Mesir, Yunani, dan Turki.

Selain saham, Rupiah pun melemah dan posisi terbaik sementara yang diraih tahun 2015 hanya di angka Rp 12.444 per US Dollar. Bahkan pada 16 Maret 2015, posisi Rupiah sempat bertengger di level Rp 13.237 per US Dollar, titik terlemah sejak krisis ekonomi menerpa Indonesia di akhir dekade 90an.

Masyarakat harus realistis dan tetap optimis

Terlepas dari semua data dan statistik yang sudah disampaikan di atas, rakyat Indonesia harus tetap optimis. Lebih penting lagi, rakyat Indonesia harus realistis dengan pemerintah Indonesia dan dengan keadaan ekonomi di Indonesia saat ini.

Ryan menyampaikan, “Publik jangan menaruh ekspektasi terlalu tinggi. Jika pada kisaran 1 – 10, publik sebelumnya meletakkan ekspektasi di angka 9, mungkin lebih adil untuk merevisinya ke angka 5 dari 10. Angka tersebut adalah angka yang objektif dan rasional. Jika kenyataannya menjadi 6 atau 7, anggap sebagai bonus.”

Lalu, publik baik rakyat secara umum, pelaku bisnis, pelaku usaha, pelaku sektor riil, termasuk pengamat ekonomi jangan secara naïf menyudutkan pemerintah. Dalam keadaan kondisi perekonomian yang mengalami pelemahan secara merata, ibaratnya kapal, Indonesia sedang terkena angin sakal (angin yang datang dari arah depan).

Maka bangsa Indonesia perlu menghimpun dan mendaya gunakan segenap kemampuan dan kekuatan yang ada agar dapat maju bersama-sama. Hindari membuang-buang energi kita dan berbuat gaduh serta memperkeruh keadaan untuk hal-hal yang bersifat absurd.

Sedangkan pemerintah perlu introspeksi diri. Anggap tahun 2015 sebagai tahun pembelajaran yang sangat berharga. Pelajari lagi lebih baik cara mengelola anggaran negara, mengoordinasikan para menteri, dan mengatur struktur atau nomenklatur birokrasi. Dalam situasi ini, pemerintah harus mampu memegang kendali penuh dengan keunggulan pandangan luas dari atas, sehingga mampu bersikap sinergis demi mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan bersama.

Tetap bertumbuh di kala lesu

Melihat kondisi perekonomian Indonesia saat ini mau tidak mau mengingatkan kita pada masa-masa awal krisis ekonomi yang sempat melanda Indonesia hampir 20 tahun yang lalu. Salah satu yang mengingatkan adalah tampilnya sektor usaha kecil dan menengah sebagai bemper ekonomi karena berbagai kelebihan yang mereka miliki, antara lain:

1. Lentur
2. Mayoritas para pelakunya tidak memiliki utang luar negeri
3. Mayoritas para pelakunya berfokus pada pasar domestik

Hal yang sangat menarik sehubungan dengan berbagai kelebihan yang dimiliki para pelaku usaha kecil dan menengah ini adalah bentuk perhatian yang baru-baru ini ditunjukkan pemerintah. Pemerintah melalui representasi Presiden Joko Widodo membentuk Komite Kebijakan Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menunjuk 13 menteri dan dua kepala lembaga. Lebih lanjut lagi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil, ditetapkan sebagai Ketua Komite.

Secara politis langkah ini adalah langkah yang sangat baik dan memberikan sentimen positif kepada masyarakat. Pembentukan komite baru UMKM ini pun diresmikan dengan penerbitan Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 2015 yang diundangkan dan efektif bekerja pada 7 Mei 2015.

Selain langkah pemerintah tersebut, Bank Indonesia melalui PBI (Peraturan Bank Indonesia) nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank lebih mendorong perbankan Indonesia menyalurkan sebagian dana yang dimilikinya ke dalam kredit produktif (kredit kepada UMKM). Jika melanggar PBI ini, jelas penalti diterima oleh bank tersebut.

Terakhir, Ryan memberikan saran-saran bagi para pelaku bisnis, pemasar, dan para pelaku usaha sektor riil agar tetap memiliki potensi pertumbuhan meski ekonomi sedang melambat. Saran-saran tersebut antara lain: Pertama, lakukan konsolidasi sebaik mungkin. Jangan terlalu ekspansif untuk menghindari terjadinya pasokan yang berlebihan. Kedua, siapkan faktor-faktor kunci penentu kesuksesan, yaitu:

(1) pengembangan sumber daya manusia;

(2) investasi peningkatan permodalan;

(3) pengembangan teknologi informasi;

(4) membangun jejaring baik di dalam dan di luar negeri; serta

(5) menyiapkan bangunan rantai pasokan (supply chain) sebaik mungkin.

Kemudian khusus bagi para pelaku usaha kecil dan menengah, Ryan menyampaikan agar memperhatikan Double P dari Marketing Mix, yaitu Price (Harga) dan Product (Produk). Perhatikan faktor harga dan terapkan strategi yang tepat untuk menciptakan harga kompetitif dan efisien.

Perlu diingat bahwa barang-barang murah dari China sudah menyerbu sejak 2010 dan akan menyusul barang-barang dan jasa dari negara tetangga di ASEAN pada 2016. Sedangkan untuk faktor produk, buat agar barang dan jasa yang ditawarkan benar-benar berkualitas dan kompetitif.

Strategi-strategi tersebut perlu dipersiapkan sejak dini agar para pelaku usaha di Indonesia benar-benar siap mencapai dan merasakan kesejahteraan bersama dalam penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Jakarta, 24 Mei 2015

(Andika Priyandana)

Catatan: Versi tersunting artikel ini telah dimuat di Majalah Marketing edisi Juni 2015.