Aspal berkualitas menciptakan jalan yang menjamin kelancaran arus lalu lintas, termasuk distribusi logistik hingga ke pelosok. Bagaimana prospek aspal di Indonesia?

Urat nadi yang sehat mampu membuat darah mengalir lancar ke seluruh penjuru tubuh hingga ke bagian yang terkecil. Jalan yang berkualitas dalam tataran negara ibarat urat nadi yang sehat. Sayangnya, Indonesia hingga kini masih terbatas dalam hal ketersediaan infrastruktur jalan raya, termasuk di dalamnya kualitas.

Kualitas aspal jalanan Indonesia terkenal kurang baik. Secara kasat mata dapat kita temui jalan aspal yang bergelombang dan berlubang dari sisi barat hingga timur Indonesia.

Sehubungan ketersediaan infrastruktur jalan raya, Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo telah menetapkan target ambisius untuk membangun dan memelihara jalan di Indonesia selama periode 2014 – 2019. Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), pemerintah akan membangun jalan mencapai 2.650 km (pu.go.id, 12 Maret 2015). Target tersebut termasuk target pembangunan jalan bebas hambatan (tol) sepanjang 1.500 km hingga lima tahun ke depan.

Angka 1.500 kilometer tersebut termasuk warisan pemerintahan terdahulu yang belum rampung dan hanya mampu memenuhi seperlima dari target yang telah mereka rencanakan. Dari rencana lima tahun tersebut, Kementerian PUPR menargetkan jalan terbangun sepanjang 497 km untuk tahun 2015. Pembangunan jalan tersebut di antaranya adalah pembangunan jalan di perbatasan Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (pu.go.id).

Paparan angka-angka tersebut terlihat sangat ambisius dan karenanya menjadi pertanyaan besar yang patut dicari jawabannya. Yaitu bagaimana cara pemerintah mampu memenuhi target-target tersebut? Bagaimana cara pemerintah menyinergikan kinerjanya dengan pihat swasta karena bisa dikatakan mustahil untuk mencapai angka tersebut jika hanya mengandalkan Kementerian PUPR dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Lembaga Riset Survey One yang berada di bawah naungan Grup Marketing menjalankan penelitian mengenai aspal yang melibatkan pihak pemerintah, anak usaha BUMN, dan swasta.

Hasil ringkas dari penelitian tersebut disajikan dalam tulisan ini dan semoga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan umum dari publik mengenai prospek aspal berkaitan dengan rencana pencapaian target oleh pemerintah dalam membangun infrastruktur jalan. Lebih lanjut lagi, sejauh mana keterlibatan swasta untuk memenuhi target yang telah dicanangkan pemerintah.

Perspektif Pemerintah

Bambang Eko, anggota Badan Pengatur Jalan Tol dari unsur Kementerian PU dan Perumahan Rakyat menyatakan, “Pemerintah berikutnya (Joko Widodo) melanjutkan apa yang sudah disusun pemerintah sebelumnya (Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)).”

Contoh dari melanjutkan kerja pemerintah sebelumnya adalah, pada masa pemerintahan SBY selama 10 tahun, pemerintah telah merencanakan pembangunan infrastruktur jalan tol sepanjang 1000 kilometer, khususnya di Pulau Jawa (Trans Jawa). Namun hingga akhir periode, pemerintahan SBY hanya berhasil mewujudkan sekitar seperlima dari rencana, yaitu 200 kilometer. Masalah terbesar pencapaian target ini antara lain pembebasan lahan dan pendanaan.

Maka, pemerintah yang baru (Presiden Joko Widodo) kemudian melanjutkan rencana pembangunan infrastruktur jalan, antara lain tol yang sudah disusun SBY. Secara keseluruhan, pemerintah mencanangkan target pembangunan jalan sepanjang 2.650 km.

Target tersebut termasuk target pembangunan jalan tol  sepanjang 1.500 km hingga tahun 2019. Sebagian jalan tersebut ada dalam Trans Jawa, Jabodetabek, Jawa Timur. Sedangkan penambahan ruas tol Trans Sumatra dicanangkan oleh pemerintahan baru.

Demi pencapaian target tersebut, pemerintah baru masih dihadang oleh masalah yang sama, yaitu pembebasan lahan dan pendanaan. Untuk masalah pembebasan lahan, pemerintah telah mencari solusinya antara lain dengan aturan-aturan baru yang sudah dikeluarkan, misalnya UU no. 2, peraturan pemerintah, dan Peraturan Presiden dalam rangka percepatan pelaksanaan pembebasan lahan.

Sedangkan dari sisi pendanaan, sumbernya antara lain berasal dari dana bank dan anggaran infrastruktur pemerintah. Patut diketahui bahwa anggaran infrastruktur pemerintah tidak sekedar untuk jalan, tetapi juga untuk bendungan, listrik, irigasi, dan infrastruktur lainnya.

Kemudian, terlepas dari semua kesulitan yang dialami, pemerintah tetap optimis mampu mewujudkan rencana-rencana pembangunan infrastruktur jalan di Indonesia.

Perspektif Anak Usaha BUMN (Wika Bitumen)

Wika Bitumen yang merupakan anak usaha PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) difokuskan untuk melakukan penambangan dan pengolahan material bahan aspal alam yang ada di Pulau Buton.

Natal Agarwan selaku Direktur Keuangan dan SDM Wika Bitumen menyatakan, “Besarnya infrastruktur spending di Indonesia kecil. Di Indonesia tuh totalnya 200 triliun ya (APBNP 2014, 206 triliun). Itu udah semua. Jembatan, jalan, bendungan, segala macam infrastruktur. Untuk jalan ini menurut saya gak banyak. Untuk aspal 1.2 jt ton pertahun (kebutuhan dasar aspal untuk kebutuhan material konstruksi jalan) di Indonesia kecil nilainya,”

Menurut Natal, kebutuhan tersebut masih sangat sedikit, padahal  Indonesia punya kekayaan cukup banyak dalam bentuk aspal alam yang belum diolah. Jika dibandingkan dengan China, angka tersebut kalah secara signifikan karena kebutuhan dasar aspal mereka mencapai 20 – 22 juta ton per tahun.

Mengenai pemerintahan baru, Natal menyampaikan bahwa dia telah mendapatkan informasi dari Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) bahwa Indonesia berencana untuk membangun sarana prasarana jalan secara masif. Namun Natal memberikan opini untuk melihat situasi dan kondisi dahulu, apakah memang target yang dicanangkan sesuai dengan aksi riil yang muncul kelak.

Perspektif Swasta (Distributor Aspal – PT Asphalt Bangun Sarana)

Kualitas aspal jalan di Indonesia sudah diketahui secara umum memiliki kualitas yang buruk. Dari manakah awal mula kesalahan tersebut?

Direktur PT Asphalt Bangun Sarana, Ilham M Koto menyatakan, “Kekurangan aspal itu tidak akan terjadi, kualitas proyek itu tidak akan terjadi jelek, kalau pemerintahan itu konsisten. Cikal bakal semuanya itu berasal dari sistem di pemerintahan.“

“Kami menginginkan kualitas jalan yang bagus, sebenarnya bisa tidak kita membuat jalan dengan kualitas bagus? Bisa sekali. Kita punya ahli yang bagus – bagus,  namun pertanyaannya mau tidak kita? Saat ini yang saya lihat peraturan pemerintah itu baik, namun pengimplementasiannya tidak ada,” tutur Ilham.

Ilham menekankan bahwa tentu saja dia ingin memberikan yang terbaik bagi negara dan ditilik dari segi pembangunan infrastruktur jalan raya, Ilham menginginkan pemerintah konsisten. Kalau pemerintahan kuat, apapun keputusannya pasti akan dijalankannya. Berani menyatakan hitam, berani menyatakan putih. Keberanian tersebut antara lain dengan menjalankan sistem bersih yang memberikan hasil berupa ketersediaan sarana prasarana jalan raya yang berkualitas dan setara negara-negara maju.

Catatan Penutup Aspal

Dalam penelitian aspal, sebenarnya masih banyak narasumber-narasumber lainnya dari berbagai daerah di Pulau Jawa dan Pulau Sumatra, namun nama-nama di atas dipandang telah cukup mampu memberikan gambaran mengenai aspal di Indonesia dan prospeknya di masa depan.

Berdasarkan perspektif pemerintah, Kabinet Kerja telah menunjukkan semangat yang sangat tinggi dan langkah-langkah awal untuk membangun infrastruktur jalan raya di seluruh Indonesia mulai dari barat hingga timur. Para distributor dan kontraktor pengerjaan proyek yang melibatkan aspal pun sangat menghargai semangat tersebut, dan bagi mereka akan jauh lebih baik bagi pemerintah jika mampu membuat angka-angka target yang lebih realistis, sesuai dengan kenyataan di lapangan, dan berkomitmen untuk menciptakan sistem yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Saat pemerintah mampu mewujudkan hal-hal tersebut, tentu sinergi pemerintah dan swasta yang berkualitas akan tercipta. Saat hal tersebut terwujud, Indonesia mampu membuat, melihat dan merasakan aspal berkualitas sejauh mata memandang.

Jakarta, 24 Mei 2015

(Andika Priyandana)

Catatan: Versi tersunting artikel ini telah dimuat di Majalah Marketing edisi Juni 2015.