Citra pelayanan publik yang terkesan lambat, berbelit-belit, dan dibumbui pungli harus menjadi perhatian khusus dan dituntaskan Kabinet Kerja.

Sudah tahukah Anda dua profil berikut?

Orang ini dilahirkan di kota Bandung sekitar 43 tahun yang lalu. Dia dikenal sebagai profesional di bidang arsitek, dosen, dan aktivis sosial. Pengalaman dan keahliannya telah dikecap berbagai kota di Indonesia dan bahkan di negara lain, namun kurang dirasakan kota kelahirannya sendiri. Sebagai seseorang yang lahir di kota Bandung, dia menyadari bahwa Bandung semakin kehilangan aura Parijs van Java yang pernah dikecap semasa Pemerintahan Kolonial Belanda. Bandung kini dikenal semakin semrawut, semakin panas, semakin bergumul dalam kemacetan, dan semakin membingungkan.

Dengan kata lain, Bandung sudah ada pada titik darurat dan orang ini menyadarinya. Titik daruratnya ada pada infrastruktur yang hampir tidak berkembang dalam 20 tahun terakhir, tata kota yang semrawut, sampah, banjir, dan masih banyak lagi. Dia pun sadar dengan kepopulerannya dan ingin memberdayakannya untuk mewujudkan impian “Bandung Kota Dunia” yang telah digenggamnya sejak lama. Maka, dia kemudian maju dalam pemilihan walikota Bandung periode 2013 – 2018 bersama calon wakilnya, Oded Muhammad Danial.

Dia dipilih rakyat kota Bandung dan mulai mewujudkan berbagai program inovatif bidang pelayanan publik, antara lain Bus Sekolah gratis, taman tematik, Bandung bebas asap rokok, parkir modern sistem prabayar, Jalan Braga pusat kuliner, Bandung Terkoneksi Internet, Bandung Tour on Bus, hingga layanan akta keliling. Orang ini menunjukkan kemampuan, kapabilitas, dan semangatnya menjadi pejabat publik bermental baik dan beretos kerja positif. Namanya adalah Mochamad Ridwan Kamil.

Mari beralih ke orang lainnya dengan jenis kelamin perempuan. Dia dilahirkan di Kediri 53 tahun yang lalu dan pernah menempuh pendidikan arsitektur dan pasca sarjana Manajemen Pembangunan Kota di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS). Wanita ini pernah berkarier sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya dan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya (Bappeko) hingga tahun 2010. Kemudian, dia terpilih menjabat posisi sebagai Wali Kota Surabaya sejak 28 September 2010 yang terpilih melalui pemilihan langsung.

Hingga kini, langkah-langkahnya sebagai Wali Kota Surabaya sukses menuai berbagai penghargaan dari dalam dan luar negeri. Dikenal sebagai Giman (Gila Taman) oleh rakyat kota Surabaya, kota Surabaya dalam kepemimpinannya berhasil meraih Adipura berturut-turut pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014. Taman Bungkul yang pernah dipugar olehnya meraih penghargaan The 2013 Asian Townscape Award dari PBB sebagai Taman Terbaik Asia tahun 2013.

Lalu pada Februari 2014, dia dinobatkan sebagai Mayor of the Month karena keberhasilannya memimpin kota Surabaya sebagai kota metropolitan yang paling baik penataannya. Wanita ini adalah contoh lainnya mengenai pejabat publik bermental baik dan beretos kerja positif. Namanya adalah Tri Rismaharini.

Pelayanan Publik dan Revolusi Mental

Pemerintahan Jokowi – JK kerap menggaungkan Program Revolusi Mental dan Peningkatan Daya Saing. Alasan Pemerintahan Jokowi – JK adalah berbagai indikator internasional, kualitas sumber daya manusia Indonesia, aspek mentalitas, dan budaya kerja termasuk dalam golongan papan bawah dunia. Hal-hal tersebut perlu direvolusi ke arah yang jauh lebih baik melalui revolusi mental dan daya saing. Sayangnya saat kita melihat lebih detil ke aspek mentalitas atau budaya kerja, SDM berkualitas lebih menonjol di dunia swasta dibandingkan pemerintah.

Maka, dalam penyampaiannya di berbagai forum resmi, Pemerintahan Jokowi – JK dan Kabinet Kerja menyatakan bahwa revolusi mental akan difokuskan pada birokrasi pemerintahan yang mampu menunjang daya saing nasional. Perwujudan revolusi mental tersebut ada dalam tujuh budaya birokrasi yang baik, antara lain melayani bukan ingin dilayani, mempermudah bukan mempersulit, mempercepat bukan memperlambat, saling melengkapi bukan saling meniadakan, memperbaiki bukan mencari-cari kesalahan, memberikan kinerja yang terbaik bukan ingin diberi, dan tepat waktu bukan jam karet.

Revolusi mental yang berjalan dengan baik dalam birokrasi pemerintahan akan meningkatkan daya saing Indonesia dan tentunya kualitas pelayanan publik oleh pemerintah. Kabinet Kerja saat ini termasuk beruntung karena lahir di era baru yang semakin banyak menampilkan sosok-sosok pejabat publik berkualitas seperti Tri Risma Harini dan Mochamad Ridwan Kamil. Dengan kata lain, usaha Kabinet Kerja mewujudkan pelayanan publik berkualitas, khususnya dalam lima tahun mendatang tentu semakin mudah.

Selain sosok-sosok pejabat publik mumpuni yang semakin banyak, pemerintahan sebelumnya melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah melakukan pemeringkatan kinerja pelayanan publik yang pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia. Berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan Kemen PAN sepanjang tahun 2012, tujuh pemerintah provinsi yang menduduki peringkat teratas dalam kinerja pelayanan publik adalah: (1) Jawa Timur, (2) Jawa Tengah, (3) Jawa Barat, (4) DI Yogyakarta, (5) Kalimantan Timur, (6) Lampung, (7) DKI Jakarta.

Pelayanan Publik dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Seperti sudah disampaikan sebelumnya, dalam hal aspek mentalitas atau budaya kerja, SDM berkualitas lebih menonjol di dunia swasta dibandingkan pemerintah. Hal ini turut berimplikasi pada kualitas layanan yang diberikan yang pemerintah. Hal ini jika tidak ditangani sebaik mungkin dapat menjadi batu sandungan bagi Kabinet Kerja yang mana pada pundaknya, begitu banyak harapan rakyat Indonesia disampirkan.

Salah satu tantangan terdekat Kabinet Kerja adalah MEA yang berpotensi semakin menajamkan perbedaan kualitas layanan antara pemerintah dan swasta dan antarpemerintah negara-negara ASEAN. Kebebasan berlalu lintas SDM penduduk profesional negara ASEAN harus menjadi alarm dan kriteria evaluasi kinerja Kabinet Kerja dalam jangka pendek, khususnya satu tahun ke depan.

Apakah Kabinet Kerja berhasil mewujudkan janji Revolusi Mental dan Daya Saing, khususnya dalam hal kinerja aparat pemerintah untuk rakyat Indonesia, atau justru semakin tertinggal dibandingkan dengan swasta dan negara ASEAN lainnya?

Jakarta, 18.12.2014

(Andika Priyandana – dari berbagai sumber).

Catatan: Versi tersunting artikel ini telah dimuat di Majalah Service Excellence edisi Desember 2014