Jika SDM nasional tak siap, maka akan terjadi serbuan tenaga kerja asing yang akan mengisi lapangan kerja di Indonesia – Tifatul Sembiring (mantan Menkominfo).
Mantan Menkominfo – Tifatul Sembiring
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan berlaku per akhir 2015. Seiring dengan pemberlakuan MEA, persaingan tenaga kerja jelas semakin intens dan tajam. Agar mampu menghadapi dan unggul dalam persaingan tersebut, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor kunci. Sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi penentu keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Melalui sumber daya mumpuni, bangsa Indonesia mampu mengolah sumber daya yang dimilikinya sebaik mungkin dan mampu menciptakan produk-produk dengan nilai tambah yang tinggi.
Berbicara mengenai sumber daya manusia, saat ini (2014) jumlah penduduk Indonesia memiliki proporsi 43 persen dibandingkan dengan jumlah penduduk ASEAN. Sedangkan angkatan kerja yang kita miliki mencapai angka 125.3 juta orang per tahun 2014. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 5.2 juta orang dibandingkan dengan tahun 2013. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah sumber daya manusia yang Indonesia miliki adalah sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas dan mampu bersaing dalam era MEA 2015?
Di sisi lain, saat kita berbicara mengenai industri yang mampu menciptakan produk-produk dengan nilai tambah tinggi, industri TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) terbukti telah memberi nilai tambah yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Sayangnya para pelaku industri TIK masih banyak yang beropini bahwa pemerintah seharusnya mampu lebih banyak memberikan dukungan dan kontribusi bagi kemajuan industri TIK Indonesia. Salah satunya dalam bentuk kebijakan pemerintah yang bersifat mendukung secara progresif.
Selain bantuan dalam bentuk kebijakan pemerintah, industri TIK Indonesia juga sangat memerlukan bantuan dalam hal infrastruktur fisik, hukum, pemanfaatan, dan tentunya SDM (Djarot Subiantoro (Ketua Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia (Aspiluki)), 2014).
Patut menjadi pemahaman bagi kita semua bahwa saat pemberlakuan MEA 2015, liberalisasi akan terjadi di berbagai sektor, termasuk di dalamnya TIK. Kesiapan industri TIK Indonesia masih menjadi pertanyaan, khususnya mengenai daya saing produk dan kualitas SDM lokal. Karena kualitas SDM lokal masih dipertanyakan, mungkinkan ucapan Tifatul Sembiring (mantan Menkominfo) benar-benar terjadi pada 2015? Bahwa serbuan tenaga asing akan terjadi untuk mengisi lapangan kerja di Indonesia?
SDM Asing Tidak Bebas Bekerja di Indonesia
Menurut Bachrul Chairi (Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Indonesia), pemberlakuan MEA bukan berarti SDM asing bebas masuk secara berbondong-bondong ke pasar Indonesia. Pembatasan dan pengetatan tetap ada namun pada level menengah bawah. Kelak, yang relatif mudah masuk misalnya level direktur saja. Hal sama berlaku pada produk-produk TI yang tidak bisa seenaknya masuk ke pasar Indonesia.
Masih menurut Bachrul, industri TIK sudah memberikan kontribusi terhadap sektor manufaktur, jasa, dan sektor-sektor lain di tanah air. Menilik pendapatan ekspor Indonesia, kontribusi TIK turut memberikan pengaruh dan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditengarai akan semakin positif di era kabinet baru, tentunya industri TIK sudah menunjukkan potensi yang luar biasa.
Perhatian Pemerintah terhadap Kemajuan Industri TIK Indonesia
Melalui paparan yang sudah disampaikan sebelumnya, kita sudah mengetahui opini dari sebagian pelaku industri TIK bahwa pemerintah belum memberikan dukungan dan kontribusi bagi kemajuan industri TIK Indonesia secara lebih optimal. Benarkah opini tersebut?
Melalui sumber yang didapatkan dari Jurnal Kajian Lemhannas RI (Edisi 16, November 2013), sebenarnya pemerintah RI sudah mengetahui data, fakta, dan analisis mengenai industri TIK Indonesia. Bahkan, dalam jurnal tersebut, Lemhannas RI menyampaikan bahwa kebijakan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan TIK demi kejayaan bangsa dalam rangka ketahanan nasional, mutlak dibutuhkan.
Lemhannas RI dalam jurnal tersebut juga menyatakan bahwa aspek peningkatan SDM TIK perlu menjadi arah kebijakan strategis dan upaya bangsa Indonesia. Kebijakan strategis tersebut patut diwujudkan dalam bentuk peningkatan SDM TIK yang berkualitas dan berdaya saing, pembangunan merata infrastruktur TIK secara nasional, penguatan aturan perundang-undangan dan difusi TIK.
Seperti yang dapat kita ketahui bersama, strategi pertama dalam jurnal Lemhannas RI adalah meningkatkan kemampuan SDM bidang TIK yang berkualitas dan berdaya saing guna mendukung penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan TIK demi kejayaan Indonesia dalam rangka ketahanan nasional.
Lebih lanjut, Lemhannas RI menyampaikan bahwa strategi pertama tersebut dapat dicapai melalui berbagai upaya, antara lain melalui Kemdikbud RI, Kemkominfo RI, Kemen PAN/RB RI, dan Lemhannas RI merumuskan kebijakan nasional di bidang TIK yang bersifat jangka panjang dengan menyusun rencana pendidikan dan pelatihan bagi SDM aparatur pemerintah, agar memiliki SDM TIK berkompetensi yang memiliki daya saing, termasuk pengadaan beasiswa bidang TIK bagi putra-putri bangsa yang kurang mampu namun memiliki bakat dan kemampuan TIK.
Sedangkan Kemkominfo dalam Buku Putih 2012 menyatakan bahwa pembangunan TIK nasional berfokus pada pembangunan infrastruktur TIK dengan penyelarasan aspek Sumber Daya Manusia, peningkatan layanan TIK dan pengembangan TIK yang memiliki nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi bangsa dengan penguatan sektor TIK lokal.
Minimal, kini kita sudah mengetahui bahwa pemerintah sejatinya menaruh perhatian terhadap kemajuan industri TIK Indonesia serta peningkatan kualitas SDM TIK Indonesia. Tentu saja, kolaborasi nyata yang tidak sekedar wacana antara pemerintah dengan pihak swasta, dunia akademisi, dan masyarakat sangat diperlukan untuk pengembangan industri TIK Indonesia sehingga kelak, SDM TIK Indonesia tidak terseok-seok kala era Masyarakat Ekonomi ASEAN telah menggelinding.
WebLog Andika Priyandana 