Indonesia harus berinvestasi dan berfokus pada pendidikan berbasis kompetensi agar mampu masuk dalam golongan negara berpendapatan tinggi.

Ibu Aviliani selaku profesional dan ekonom Indonesia menegaskan hal tersebut saat tampil dalam seminar The Future of Retail Banking: Marketing, Sales, CRM and Technology yang diadakan di Hotel Mulia, 23 April 2014.

Membuka presentasinya dengan kisah mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kondisi  ekonomi global versus negara Indonesia, Ibu Aviliani langsung menarik perhatian para audiens agar tertuju padanya.

Faktor-faktor mulai dari demografi usia yang semakin menua (70 persen penduduk masuk kategori usia lanjut), rasio hutang terhadap GDP dengan rerata melebihi 60 persen, defisit anggaran negara yang mencapai double digit, penerimaan pajak yang terus menurun, rendahnya kepercayaan investor, rendahnya kemampuan membayar hutang dan naiknya angka PHK dan pengangguran karena likuidasi perusahaan telah menempatkan negara-negara maju dalam posisi sulit.

Sementara di saat yang bersamaan, penduduk negara Indonesia memiliki demografi usia produktif mulai dari 14 s.d. 64 tahun yang sangat besar (70 persen), rasio hutang terhadap GDP rerata 30 persen, defisit anggaran negara maksimal tiga persen, naiknya pendapatan pajak, kepercayaan investor yang tinggi imbas dari ketidakyakinan berinvestasi di negara maju, obligasi yang berhasil menarik minat investor dan angka PHK yang relatif rendah berhasil menempatkan Indonesia dalam posisi yang lebih baik.

Sayangnya posisi yang relatif baik tersebut cenderung rentan karena Indonesia masih memiliki masalah nasional yang harus segera dicari solusinya dan kemudian diterapkan secepatnya. Masalah-masalah nasional tersebut antara lain deficit neraca perdagangan, deficit neraca jasa, defisit neraca pembayaran, hutang luar negeri sektor swasta yang meningkat, fluktuasi nilai tukar yang masih terus terjadi, suku bunga yang tinggi serta potensi tingkat inflasi yang ada kemungkinan meningkat.

Masalah-masalah tersebut di atas masih ditambah lagi dengan masalah fiskal, rasio Gini yang mencapai 0.42 persen, lemahnya ketahanan pangan dan energi, daya saing industri yang rendah serta daya saing SDM yang rendah.

Lantas, bagaimana cara mengatasi masalah-masalah tersebut? Hal pertama dan paling utama yang perlu dipenuhi dan dijalankan secara konsisten adalah investasi pendidikan, khususnya yang berbasis kompetensi dengan sebaik-baiknya.

Kenyataannya saat ini adalah, terlepas dari permasalahan yang ada, Indonesia memiliki prospek pasar yang besar dan ditunjukkan melalui terus membesarnya kelompok kelas menengah serta kebutuhan yang lebih besar dibandingkan dengan penawaran yang ada. Secara simpelnya, tidak ada alasan untuk mengatakan barang susah laku. Besarnya pertumbuhan kelas menengah di Indonesia menjadi pasar tersendiri yang harus dipenuhi karena perubahan gaya hidup yang mereka jalankan.

Para pemain asing yang sudah melihat peluang ini, ramai-ramai berusaha memasuki pasar Indonesia dan mengambil keuntungan dari kesempatan yang ada. Jika mengambil contoh kasus industri elektronik, kebutuhan kelas menengah Indonesia yang terus meningkat sejalan dengan kebutuhan tempat tinggal baik rumah dan apartemen yang perlu diisi dengan berbagai macam produk, antara lain produk elektronik.

Para pemain lokal harus mampu memanfaatkan peluang yang ada secara cerdas, efektif dan efisien. Pemerintah juga perlu mendukung dengan menciptakan kebijakan-kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur pendukung industri dan perekonomian di wilayah-wilayah strategis di Indonesia.

Penduduk Indonesia sebagai konsumen pun juga harus mendukungnya dengan mengonsumsi produk-produk lokal. Jika memang ada produk-produk impor yang sudah ditemukan substitusinya dalam produk lokal dan mampu dipenuhi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, sebaiknya berpindahlah ke produk lokal.

Dari sisi nilai tukar, para pemain lokal sebaiknya tidak asal meminjam dana ke luar negeri hanya karena melihat suku bunga yang kecil. Waspadalah dengan gejolak nilai tukar yang sulit diprediksi karena Indonesia menganut sistem mengambang terkendali.

Jadi, nilai tukar valuta asing masih tergantung dengan keluar masuknya dana. Ingat kasus yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu turunnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika yang menembus level lebih dari Rp. 11.000,00. Tentu saja hal ini akan melemahkan kemampuan membayar hutang jika pikirannya masih terpaku kepada nilai tukar di level Rp.9.000,00.

Sehubungan dengan dukungan pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, hal ini jika dilakukan dengan baik akan mampu meredam inflasi, khususnya jika kebutuhan beras dan beberapa pangan pokok (sembako) mampu terdistribusi dengan baik hingga ke pelosok. Hal yang menjamin kemampuan distribusi tersebut, sekali lagi, tentunya dukungan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik, khususnya sektor transportasi.

Ibu Aviliani juga berpesan agar jangan sampai lalai dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada. Perhatikan Filipina yang saat ini terjebak dalam negara kategori pendapatan menengah. Lihat juga kasus Iran yang juga termasuk dalam negara yang terjerat dalam pendapatan menengah. Tingkatkanlah daya saing dan jangan terlalu banyak memberikan fasilitasi yang bisa jadi malah menjadi bumerang bagi negara.

Belajarlah dari Jepang, Korea Selatan dan China yang berhasil masuk dalam golongan negara berpendapatan tinggi karena investasi mereka yang tinggi dan fokus di pendidikan dan penelitian. Mereka sangat menyadari bahwa Sumber Daya Manusia yang berpendidikan dan memiliki kompetensi tinggi adalah kunci kemajuan bangsa dan negara dalam percaturan dunia.

 

 

Jakarta, 24.5.2014

Andika Priyandana